ALUR & PROSES DATA BANSOS COVID-19 DI KOTA CIREBON

Wabah corona (covid-19) merupakan salah satu ujian terberat saat ini baik bagi pemerintah, masyarakat maupun sektor usaha. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota cirebon termasuk dari sektor swasta/organisasi masyarakat/pelaku dunia usaha. pemberian bansos berdasarkan data yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data Non DTKS).

Data DTKS bersumber dari Kemensos (Pusdatin/Pusat Data dan Informasi) yaitu hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015 dan dijadikan salah satu dasar untuk pemberian program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan seperti PKH & BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau yg sekarang lebih dikenal dengan program Sembako. Sedangkan data non DTKS bersumber dari usulan masyarakat melalui kelurahan yang selanjutnya diajukan ke dinsos/SKPD lain untuk diseleksi sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Hasil Seleksi selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota cirebon untuk memperoleh bantuan sosial.

Dilapangan masih ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran yg disebabkan antara lain :
1. Data DTKS masih menggunakan data per tahun 2015 sehingga terdapat bbrp data yg sudah pindah, meninggal dunia, berubah status menjadi kaya/mampu dll;
2. Waktu pengumpulan data (khususnya Non DTKS) sangat singkat sehingga tidak cukup untuk dilakukan verifikasi dan validasi;
3. Kurangnya selektifnya dalam mengusulkan data calon penerima sehingga masih ada beberapa masyarakat yang mampu tapi diusulkan sebagai penerima bansos sementara yang tidak mampu malah tidak diusulkan
4. dll

Upaya terhadap kondisi tersebut :
1. Pada tahun 2020 Pemkot Cirebon akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan (DTKS dan non DTKS) dengan melibatkan berbagai unsur termasuk para ketua RW
2. Akan dilakukan updating data kemiskinan secara periodik dan kontinyu
3. Melakukan labelisasi/pemberian tanda bagi penerima program penanggulangan kemiskinan seperti program PKH, Program sembako dll yang diharapkan bisa sebagai media kontrol masyarakat terhadap ketepatan sasaran.